Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan pengembangan pariwisata Syariah di pulau itu, dengan alasan kekhawatiran hal itu dapat menimbulkan masalah potensial.
"Saya tidak setuju. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Biarkan saja seperti ini. Selama ini semuanya berjalan baik," ujarnya seusai menghadiri rapat pleno DPRD di Jakarta, Selasa.
Ia mencontohkan, selama ini pariwisata di Bali berkembang pesat.
“Jangan sampai kita berpikiran aneh-aneh. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Selama ini masyarakat hidup dengan aman dan damai dalam kondisi seperti ini,” tegasnya.
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D. Hadad beberapa waktu lalu usai melantik pengurus MES Bali, menyatakan Bali merupakan destinasi tepat untuk mengembangkan pariwisata Syariah.
“Bali cocok (untuk pariwisata syariah). Jadi, kenapa tidak (dikembangkan di sini). Tujuh juta wisatawan domestik datang ke Bali, selain tiga juta wisatawan mancanegara. Jadi, mungkin ada pengusaha di sini yang ingin mengenalkannya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia mengatakan, pariwisata berbasis Islam tidak hanya dikembangkan di negara-negara Arab, namun juga sudah digalakkan di negara-negara Asia, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Ia mencontohkan, Thailand baru saja memenangi predikat sebagai destinasi wisata layanan kesehatan Islam terbaik dunia pada sebuah ajang yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.
“Ini memang peluang bisnis yang perlu digarap. Di beberapa kota, hotel-hotel Islam dan pusat-pusat layanan kesehatan sudah menjamur. Kita tidak punya tujuan lain selain menggarap peluang bisnis ini. Kita bicara agama, tapi juga untuk mendongkrak ekonomi,” ujarnya.
Hadad, yang juga merupakan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan ekonomi syariah mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada konsep kesejahteraan bersama, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja, apa pun latar belakang agamanya.
