Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi perempuan Asia Tenggara dalam angkatan kerja, kata seorang pemimpin bisnis Indonesia pada hari Selasa.
The Indonesia Koalisi Bisnis untuk Pemberdayaan Perempuan sedang mendorong perpanjangan masa sekolah anak perempuan hingga 12 tahun dari 9 tahun sehingga mereka tidak dipaksa menikah dini, kata direktur eksekutifnya, Widiastuti.
“Jika sebuah keluarga harus memutuskan siapa yang akan disekolahkan, karena mereka memiliki pendapatan yang terbatas, terutama di masa lalu, kemungkinan besar mereka akan memberikan perlakuan istimewa kepada anak laki-laki,” kata Widiastuti.
Kurangnya pendidikan membuat perempuan rentan terhadap ketidaksetaraan gaji, katanya.
Di Indonesia, terdapat kesenjangan upah sebesar 16 persen antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini mencapai 50 persen untuk pekerja dengan keterampilan rendah. pekerjaan kemudian menyempit menjadi 21 persen bagi mereka yang tamat sekolah menengah atas dan 6.2 persen pada tingkat pendidikan tinggi.
“Kita perlu mendorong bukan hanya pemerintah tetapi juga sektor korporasi, untuk membuka peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan, mulai dari level pemula hingga level manajer menengah,” kata Widiastuti.
