Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan ekspansi perbankan akses ke Filipina dengan menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan bank sentral negara tersebut, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
"Kerja sama ini akan membuka akses bagi sejumlah bank di Indonesia yang telah tersertifikasi sebagai "Qualified ASEAN Bank" (QAB)," kata Deputi Komisioner Pengawas Otoritas Jasa Keuangan, I Sukarela Batunanggar, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
“Selain tren pertumbuhan ekonomi yang positif, kedua negara juga memiliki kesamaan di sektor sosial dan ekonomi, terutama pada rasio kredit domestik,” tutur Batunanggar.
Indonesia dan Filipina, lanjutnya, juga memiliki potensi besar dalam hal jumlah penduduk.
“Kedua negara masih memiliki lebih banyak peluang untuk terus berkembang,” katanya.
LoI yang rencananya ditandatangani Minggu depan merupakan langkah awal perundingan kerja sama bilateral melalui Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ABIF).
Kerangka kerja ini, yang ditetapkan berdasarkan dua prinsip utama, yaitu resiprositas dan kesetaraan, ditujukan untuk mendukung bank dalam mengembangkan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara. Asia wilayah.
Sesuai dengan kerangka tersebut, Batunanggar menyatakan otoritas telah menilai beberapa bank yang ingin mengantongi sertifikasi QAB.
Batunanggar berharap perundingan kedua negara dapat segera tuntas, sehingga dapat meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Filipina.
Pada tahun 2016, volume perdagangan kedua negara tetap rendah dibandingkan dengan negara lain.
Ekspor Indonesia ke Filipina mencapai kurang dari 4 persen tahun lalu, sementara impornya hanya sekitar 1 persen.
Otoritas tersebut telah menandatangani LoI serupa untuk kerja sama keuangan bilateral dengan Bank Thailand (BOT) pada Maret tahun lalu.
Kesepakatan bilateral lainnya dilaksanakan antara otoritas keuangan negara dan bank sentral Malaysia pada bulan Agustus tahun lalu.
